Bantuan Hukum Struktural · Sejak 1970
Menegakkan keadilan bagi rakyat tertindas
Bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin, buruh, masyarakat adat, dan korban pelanggaran HAM.

Kabar Terbaru
Siaran pers & berita
Berita belum bisa dimuat
Server berita sedang tidak bisa dihubungi. Ini biasanya sementara, silakan coba lagi.

Siapa Kami
Lebih dari lima dekade bersama rakyat
Bagi kami hukum bukan sekadar pasal di ruang sidang, melainkan alat untuk melawan ketimpangan yang melahirkan ketidakadilan. Inilah gagasan Bantuan Hukum Struktural.
- Didirikan 1970 sebagai pelopor bantuan hukum
- Gerakan paralegal dan pengorganisasian komunitas
- KALABAHU: kaderisasi pembela hukum rakyat
Bidang Advokasi
Perkara yang kami kawal
Perburuhan
PHK sepihak, upah tak dibayar, dan pemberangusan serikat.
Perkotaan & Penggusuran
Mendampingi warga kota yang kehilangan ruang hidup.
Kebebasan Sipil
Membela warga, mahasiswa, dan jurnalis yang dikriminalisasi.
Kelompok Rentan
Perempuan, anak, disabilitas, dan minoritas keyakinan.
Posko Pengaduan
Cara mendapatkan bantuan hukum
0813-1234-5678Jl. Pangeran Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
Senin–Jumat, 09.00–15.00
Ajukan konsultasi- Langkah 1
Hubungi posko
Datang ke kantor atau telepon hotline pada jam layanan.
- Langkah 2
Bawa dokumen
KTP serta surat atau bukti yang berkaitan dengan kasus.
- Langkah 3
Analisis kasus
Pengacara publik menilai posisi dan langkah hukum.
- Langkah 4
Pendampingan
Kasus yang diterima didampingi hingga tuntas, cuma-cuma.
Riset
Publikasi & laporan
Panduan Hukum · 2026 · PDF 2,1 MB
Buku Saku: Hak-Hak Anda Saat Ditangkap Polisi
Riset · 2026 · PDF 5,7 MB
Riset: Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi 2026
Catatan Akhir Tahun · 2025 · PDF 8,4 MB
Catatan Akhir Tahun 2025: Demokrasi di Ujung Tanduk
Solidaritas
Dukung pembelaan warga
- Dana Darurat Pendampingan Korban Penggusuran
Rp 168.400.000 terkumpul · 67%
- Bantuan Hukum untuk Buruh Korban PHK Massal
Rp 61.250.000 terkumpul · 41%
- Pembelaan Warga yang Dikriminalisasi saat Aksi Damai
Rp 87.900.000 terkumpul · 88%